ANALISIS FAKTOR PEMEKARAN NAGARI KAMPUNG GELAPUNG ULAKAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pemekaran merupakan dampak dari adanya fenomena otonomi daerah. Pemekaran bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses layanan. Penelitian ini dilakukan di Kampung Gelapung Ulakan di Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan pemekaran atau pengangkatan status dari korong menjadi sebuah nagari. permasalahan terletak pada proses dimekarkannya Kampung Gelapung yang sekarang sudah menjadi sebuah nagari, yaitu tidak cukupnya kuota dari jumlah penduduk sebagai salah satu syarat untuk dimekarkannya Kampung Gelapung berdasarkan PP no 72 Tahun 2005 sebagai acuan. Masalah itu didukung dengan adanya SK BAMUS Nagari Ulakan yang menyatakan Kampung Gelapung tidak bisa mekar karena tidak cukup kuota dan harus bergabung dengan Korong Kampung Koto sesuai dengan desa lama. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan Purposive Sampling. Pada penelitian ini menggunakan teori oleh World Bank yang menjelaskan 4 faktor pendorong pemekaran daerah yang digunakan dalam konteks pemekaran desa, dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pemekaran tersebut. Hasil temuan peneliti di lapangan melalui 4 faktor pendorong pemekaran tersebut menunjukan bahwa dalam pemekaran yang dilakukan Kampung Gelapung untuk menjadi sebuah nagari hanya 2 faktor yang menjadi faktor pendorong dimekarkannya Kampung Gelapung yang kemudian sekarang telah menjadi sebuah nagari, faktor pertama, motif untuk efektifitas administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan adanya ketertinggalan dalam pembangunan yang menjadi salah satu alasan kuat kenapa kampung gelapung ingin memekarkan diri menjadi sebuah nagari melihat bagaimana administrasi sebelum dilakukannya pemekaran, faktor Kedua, Kemanjaan fisikal yang dijamin UU yang menjadi alasan lainnya mengingat adanya dana desa sebesar 1 Milyar Rupiah yang turun langsung dari pusat. Temuan lainnya dalam penelitian ini yaitu adanya upaya mobilisasi penduduk yang dilakukan Kampung Gelapung untuk memenuhi syarat minimal jumlah penduduk dari yang telah ditentukan. Kata Kunci: Pemekaran, BAMUS, Otonomi Daerah, Administrasi Pemerintahan, Nagari