PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA DI ATAS TANAH ULAYAT KAUM UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA DI KABUPATEN AGAM

ABSTRAK Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan yang berdasarkan Pancasila. Pasal 10 huruf m UU No 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah menjelaskan bahwa Cagar Budaya berkaitan erat dengan pengadaan tanah. Tanah sebagai alas berdirinya sebuah Cagar Budaya seharusnya memiliki status tanah yang jelas, sehingga hal itu dapat mempermudah dalam pelestarian cagar budaya itu nantinya. Salah satunya mengenai cagar budaya yang terdapat di atas tanah ulayat kaum caniago guguak berupa Rumah Gadang Angku Lareh yang berada di Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dijadikan sebagai objek wisata budaya. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalahan Pertama, Bagaimana Proses Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Agam. Kedua, Bagaimana Proses Penetapan Benda Cagar Budaya di atas Tanah Ulayat Kaum untuk Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Agam. Ketiga, Bagaimana Peran Pemerintah dalam Perlindungan Benda Cagar Budaya di atas Tanah Ulayat Kaum di Kabupaten Agam. Berdasarkan persoalan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris atau penelitian pelaksanaan hukum dengan mengkaji dan menelaah bagaimana suatu produk hukum diterapkan di dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Penetapan Benda Cagar Budaya di Atas Tanah Ulayat Kaum untuk Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Agam kurang sesuai dengan Perundang-Undangan yang belaku. Hal ini dikarenakan dalam proses penetapan, Pemerintah tidak melibatkan anggota kaum dalam melakukan pendaftran. Ini diketahui melalui wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dengan membentuk Panitia pendaftaran. Bahkan surat yang seharusnya diterima oleh pemilik Cagar Budaya berupa Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan berdasarkan Bukti yang Sah tidak diberikan oleh Pemerintah. Selain itu, ditemukan juga berbagai persoalan mengenai status tanah yang menjadi alas Cagar Budaya. Ini terbukti dengan tidak adanya proses pengembangan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dengan kondisi yang tidak terawat tersebut menjadikan bagian-bagian fatal dari Rumah Gadang tersebut seperti atap, dinding, lantai, jendela, pintu, tiang dan bagian lainnya sudah tidak layak lagi dipergunakan. Selain itu, dengan status tanah yang merupakan Ulayat Kaum Pemerintah sulit untuk menyalurkan dana terhadap Cagar Budaya tersebut. Sehingga Cagar Budaya tersebut jauh tertinggal dari Cagar Budaya lainnya. Kata Kunci: Penetapan, Benda Cagar Budaya, Tanah Ulayat Kaum dan Perlindungan Warisan Buday