KEBIJAKAN LEGISLATIF TERHADAP OPTIMALISASI PIDANA DENDA DI INDONESIA

KEBIJAKAN LEGISLATIF TERHADAP OPTIMALISASI PIDANA DENDA DI INDONESIA (Irsal Habibi, 1510111052, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 129 halaman, 2018) ABSTRAK Sanksi pidana merupakan salah satu masalah sentral yang selalu diperdebatkan dalam politik hukum pidana. Kebijakan penetapan sanksi pidana pada hakekatnya bertujuan untuk menanggulangi suatu tindak pidana. Melalui penetapan sanksi pidana diharapkan tercapai rasa keadilan bagi korban dan keluarganya serta masyarakat yang telah mengalami kerugian, sehingga diharapkan dapat dikembalikannya keseimbangan dalam masyarakat tersebut. Peranan badan pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya (pemidanaan) sangatlah penting sebagai serangkaian usaha untuk mengoperasionalkan sanksi pidana tersebut. Pidana denda sebagai sub sistem dari sanksi pidana selama ini belum optimal dioperasionalisasikan. Kebijakan legislatif terkait dengan sistem pidana denda menjadi salah satu faktor yang menghambat dapat dioperasionalisasikannya pidana denda. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana saat ini, optimalisasi pidana denda menjadi salah satu perhatian pembentuk undang-undang melalui kebijakan legislatifnya. Pidana denda dipandang sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang mempunyai banyak manfaat dibandingkan dengan jenis sanksi pidana yang lainnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimanakah kebijakan legislatif terhadap pengaturan pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia? 2) bagaimanakah kebijakan legislatif terhadap optimalisasi pengaturan pidana denda dalam Rancangan KUHP Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia, dirumuskan dalam empat pola yaitu pola perumusan secara alternatif, secara kumulasi, secara tunggal, dan secara kumulasi-alternatif, dalam sistem hukum pidana indonesia saat ini, tidak ada pola penjatuhan sanksi pidana denda yang sistematis dan tidak adanya sanksi pidana pengganti alternatif yang dapat mengoperasionalkan pidana denda secara optimal. 2) kebijakan legislatif terhadap sistem pidana Indonesia dalam Rancangan KUHP sebagai sistem hukum pidana Indonesia mendatang, menunjukkan pengaturan pidana denda yang lebih komprehensif, seperti pidana denda dapat menyesuaikan dengan perubahan nilai uang, pidana denda dibagi dalam beberapa kategori, dapat diupayakannya pengambilan harta kekayaan/pendapatan terpidana, dan pengaturan pidana pengganti denda yang lebih signifikan. Untuk perbaikan kedepannya, diharapkan kebijakan legislatif terhadap sistem pidana denda yang diakomodir dalam KUHP Nasional mendatang dapat diselaraskan dengan undang-undang pidana khusus (di luar KUHP)