PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI ARAU DI KOTA PADANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.Oleh sebab itu, dalam rangka pengelolaan daerah aliran sungai yang berjuan untuk mewujudkan kondisi lahan yang produktif serta kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air yang baik, kondisi social ekonomi yang kondusif dan pemanfaatan tata ruang wilayah yang optimal. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pengelolaan bersifat holistic melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sector dan antar wilayah administrasi. Untuk mempermudah pengelolaan daerah aliran sungai maka disusunlah PP Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Aturan ini membagi pengelolaan DAS kedalam beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring, evaluasi, tahap pembinaan dan pengawasan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah(1) Bagaimana pengelolaan daerah aliran sungai Arau di Kota Padang? Dan (2) Apa kendala yang dihadapi Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai Arau di Kota Padang?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu data primer didapatkan melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan (1) Pengelolaan daerah aliran sungai Arau terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.. (2)factor penghambat pengelolaan daerah aliran sungai Arau yaitu kurangnya pemahaman pemangku kepentingan atau satuan kerja mengenai Daerah Aliran Sungai Arau dalam melakukan pengelolaan yang terintegrasi, tersinkronisasi, terkoordinasi dan tersinergi. Kata Kunci : Pengelolaan, Daerah Aliran Sungai, Ara