PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK BERSERTIFIKAT GANDA OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) DI KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI

ABSTRAK Sertifikat merupakan tanda bukti hak dengan jelas telah nampak fungsinya yaitu sebagai “alat bukti” milik seseorang yang telah mengadministrasikan suatu bidang tanah, hanya saja dalam praktek penerbitan sertifikat masih dipertanyakan keefektifannya dalam memberikan kepastian hukum, karena tidak sedikit timbul permasalahan mengenai penerbitan sertifikat ini oleh BPN, salah satunya adalah tentang sertifikat ganda atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah tumpang tindih sertifikat. Apabila terbit dua sertifikat atau lebih atas satu bidang tanah sudah tentu akan menimbulkan sengketa antara kedua pemiliknya, dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yaitu 1) Bagaimana latar belakang terjadinya tanah hak milik bersertipikat ganda di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertipikat ganda oleh BPN Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, Berdasarkan hasil penelitan akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa sertifikat ganda oleh BPN Kabupaten Batanghari, setelah melakukan penelitian penulis menemukan 1) Latar belakang dari terbitnya sertifikat ganda di Kabupaten Batanghari yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal,faktor internal yaitu dari BPN Kabupaten Batanghari kurang teliti dalam melaksanakan pengukuran luas tanah dan pemetaan,sedangkan faktor eksternal dari masyarakat dan juga kantor kelurahan tempat tanah tersebut berada. Adapun salah satu pemicu dari masyarakat yaitu tanah yang ditelantarkan selama berpuluh-puluh tahun sehingga masyarakat sekitar menduga bahwa tanah tersebut tidak melekat hak diatasnya sehingga dalam pendaftaran digunakan alat bukti hak yang berbeda-beda atas tanah yang sama oleh 2 (dua) pemohon sertifikat. Sedangkan pemicu dari kantor kelurahan adalah tidak adanya tindakan administratif untuk mencatat dalam Buku Register Wajib Pajak Pemilikan Tanah tentang tanah-tanah yang sudah bersertifikat,sehingga kadang-kadang Kantor Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang kedua kalinya atas tanah yang sudah bersertifikat. 2) Sedangkan untuk penyelesaian sengketa sertifikat ganda,BPN Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sudah melakukan tugasnya dengan baik di lihat dari perannya dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Akan tetapi penyelesaian sengketa sertifikat ganda yang di putus langsung dari BPN Kabupaten Batanghari belum efektif. Kata kunci: Penyelesaian sengketa tanah, Sertifikat hak milik ganda, ATR/BPN kabupaten Batanghari provinsi Jamb