IMPLIKASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKANTERHADAP UPAYA PERCEPATAN PEMBERANTASANTINDAK PIDANAKORUPSI : StudiTentangModel Ideal PenyidikanTindakPidanaKorupsi di Indonesia

IMPLIKASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP UPAYA PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI : Studi Tentang Pengaturan Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Oleh : Sukmareni (Tim Pembimbing : Prof.Dr. Elwi Danil, SH.,MH, Prof. Dr. Ismansyah, SH.MH, Prof. Dr. Zainul Daulay, SH.,MH) ABSTRAK Kewenangan Penyidikan tindak pidana korupsi, sebagai tindak pidana extra ordinary crime, penegakan hukumnya memerlukan cara dan instrumen yang luar biasa juga (extra ordinary measure and instrumen). Hal ini terlihat dalam kewenangan penyidikannya yang diberikan kepada tiga institusi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, beda dengan penyidikan tindak pidana umum yang hanya merupakan kewenangan penyidik Kepolisian.Ketiga lembaga tersebut diharapkan dapat bekerjasama dalam melakukan penyidikan demi membebaskan Indonesia dari korupsi.Namun pada prakteknya masing-masing institusi cendrung terbelenggu dengan sikap fragmentaris dan institusi sentris yang tidak mendukung percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang; (1) Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) Implikasi pengaturan kewenangan penyidikan terhadap upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, (3) Model yang ideal kewenangan penyidikan dalam konteks upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif ius constituendum di Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan bahan hukum sebagai bahan utama, sedangkan data primer berupa wawancara dan data pelaksanaan penyidikan oleh ketiga lembaga hanya digunakan untuk membantu mempertajam analisis secara kualitatif mengenai implikasi model kewenangan penyidikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa (1) pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, memberikan kewenangan kepada tiga lembaga untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dengan kewenangan yang tidak sama dimana kewenangan KPK lebih luas dibandingkan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, terlihat dalam kewenangan supervisi, koordinasi, penyadapan, penyitaan dan lainnya, dan secara administratif masih sendiri-sendiri. (2) Implikasi pengaturaan kewenangan penyidikan terlihat substansi, struktur dan politis hukum yang ada belum mengatur pemberian kewenangan secara tegas, sinkron, dan integral sehingga berdampak pada posisi lembaga, independensinya, hubungan antar penyidik (koordinasi), hal ini bukannya mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan memperlambat, (3) Model ideal kewenangan penyidikan dalam kontek upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif ius constituendum di Indonesia menurut penulis, masih tetap diberikan kepada tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dengan pemberian kewenangan yang sama sesuai dengan sifat tindak pidana yang akan disidik sama tindak pidana korupsi, dengan pembenahan mekanisme koordinasi ke arah yang lebih baik dan sistem pengawasan yang terpadu tidak terpecah-pecah seperti yang ada sekarang. Kata Kunci : Kewenangan Penyidikan, Model Ideal, Pemberantasan Tindak Pidana Korups