PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DITINJAU DARI AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION 2006 (LOMBOK TREATY)

Arus globalisasi dan perkembangan teknologi turut mempengaruhi terbentuknya jenis kejahatan baru yang melewati batas negara, salah satunya adalah penyelundupan manusia. Kejahatan ini melanggar kedaulatan hukum negara yang dimasuki imigran gelap. Indonesia dan Australia adalah negara yang sering menjadi sasaran sindikat penyelundupan manusia, baik sebagai negara transit maupun negara tujuan. Dalam rangka menanggulangi kejahatan tersebut, Indonesia dan Australia melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Lombok Treaty tahun 2006. Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian terhadap pengaturan tentang tindak pidana penyelundupan manusia menurut hukum internasional serta penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia ditinjau dari Lombok Treaty. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaturan tentang tindak pidana penyelundupan manusia menurut hukum internasional dan penanggulan tindak pidana penyelundupan manusia ditinjau dari Lombok Treaty. Penelitian ini menggunakan motode penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif, sehingga disajikan dalam bentuk pemaparan dan uraian hasil penelitian. Hasil penelitian dari studi kepustakaan menunjukkan bahwa : 1) Penyelundupan manusia secara internasional diatur dalam Konvensi Palermo dan Smuggling Protocol. Aturan tersebut mengatur tata cara kerjasama yang harus dilakukan negara pihak dalam penanggulangan penyelundupan manusia, selain itu masing-masing negara diharuskan mengadopsi aturan hukum tersebut kedalam hukum nasionalnya. 2) Semua bentuk kerjasama penegakan hukum dalam Lombok Treaty oleh Indonesia dan Australia telah dilakukan, akan tetapi perbedaan kebijakan sering kali menimbulkan permasalahan dalam proses pelaksanaannya. Dibutuhkan iktikad baik dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Lombok Treaty