PENGAWASAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN SOLOK

ABSTRAK Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan salah satu cara yaitu memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi salah satu sektor penting bagi pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterahkan masyarakat, namun juga memiliki banyak dampak buruk apabila tidak dilakukan pengawasan secara baik dan tegas. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menghentikan lebih dini dampak buruk yang terjadi. Izin usaha pertambangan menjadi syarat utama bagi pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan yaitu a) Bagaimana Pengawasan terhadap izin usaha pertambangan di Kabupaten Solok? b) Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan izin usaha pertambangan di Kabupaten Solok? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat serta Pemegang IUP yang bersangkutan. Selanjutnya data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian pengawasan izin usaha pertambangan mineral dan batubara dikabupaten solok dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang juga mengeluarkan IUP tersebut melalui Dinas ESDM Provinsi Sumatera barat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah. banyaknya pemegang IUP yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Barat membuat instrumen pengawasan belum terlalu maksimal dikarenakan terbatasnya anggaran yang diberikan dan sedikitnya Inspektur Tambang yang bertugas untuk mengawasi pemegang IUP melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Kemudian terdapat beberapa hal yang menjadi kendala terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan yaitu pembebanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi terhadap masalah yang timbul akibat pertambangan dimana pada dasarnya Pemerintah Kabupaten/kota merupakan instansi yang paling dekat dengan wilayah pertambangan, beberapa perusahaan yang belum melakukan kegiatan produksi, serta beberapa perusahaan yang belum mengangkat Ketua Teknik Tambang. Kata kunci: Pertambangan,Pengawasa