PENERAPAN ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA PADANG

ABSTRAK Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera bagi semua lapisan masyarakat. Peran aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia sangat penting dalam hal ini. Dengan kemajuan teknologi kepolisian menerapkan sistem elektronik tilang (E-Tilang) untuk mempermudah proses tilang dan mengurangi pemungutan biaya yang tidak pada tempatnya. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana penerapan pemakaian elektronik tilang (E-Tilang) adalah pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polres Kota Padang. Kedua, apa saja kendala dalam penerapan elektronik tilang (E-Tilang) terhadap pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polres Kota Padang. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah yuridis-empiris (sosiologis). Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut, pertama Penerapan sanksi elektronik tilang (E-Tilang) terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polres Kota Padang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272 Ayat (1) menjelaskan bahwa, Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Untuk pembayaran tilang seluruh petugas lalu lintas telah dilengkapi aplikasi Elang (Elektronik Tilang) yang terpasang di ponsel pintar milik petugas. Aplikasi ini terhubung dengan sistem yang dibuat oleh bank BRI. Kedua, belum tersosialisasinya secara masif kepada masyarakat. Kepolisian baru melakukan sosialisasi pada tataran lalu lintas jalan raya, belum masuk ke dalam lapisan-lapisan masyarakat misalnya ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan di tengah-tengah masyarakat. Artinya berdasarkan kendala yang dihadapi efektifitas penerapan sanksi elektronik tilang (E-Tilang) di Kota Padang masih belum berjalan efektif. Itu sebabnya, perlu instrumen hukum dan sosial dalam rangka mengefektifkan penerapan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut dapat mengurangi terjadinya praktik Conflict of Interest (COI) antara pihak Kepolisian dengan pihak-pihak lain dan tindakan-tindakan pungutan liar lainnya serta terkendala dalam hal teknologi, karena kemajuan tegnologi di Kota Padang belum merata