PENGATURAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DAN PRAKTEKNYA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan undang-undang mengenai bagaimana Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang telahMeninggal Dunia dan Prakteknya di Sumatera Barat? dan tanggung jawab ahli waris terhadap Protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut? serta tindakan hukum yang dilakukan oleh Mejelis Pengawas Daerah terhadap protokol Notaris yang belum diserahkan oleh ahli waris kepada Notaris Penerima Protokol tersebut? untuk mencapai tujuan dari penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapannya dilapangan,data yang diteliti awalnya data skunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari Penelitian berdasarkan pada pasal 62 huruf a UUJN-P Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD, dalam prakteknya dilapangan masih terdapat kendala seperti terlantardan terlambatnya diserahkan protokol Notaris oleh ahli waris kepada Notaris penerima protokol, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran dari ahli waris tentang arti pentingnya Protokol Notaris tersebut, dalam prakteknya penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut masih menyimpang terhadap peraturan yang berlaku. Terlebih lagi minimnya edukasi dan sosialisasi dari Notaris itu sendiri kepada ahli waris atau keluarganya mengenai tugas, wewenang serta kewajiban dalam hal protokol Notaris, dalam hal ini MPD selaku lembaga pengawas Notaris dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga memiliki peranan terhadap pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap Notarisserta ahli waris Notaris tentang arti pentingnya protokol Notaris tersebut. MPD selaku lembaga pengawas Notaris berwenang untuk mengambil protokol Notaris yang masih terlantar atau yang belum diserahkan oleh ahli waris kepada Notaris penerima protokol Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya selakupemegang protokol Notaris tentunya harus ada dasar hukum atau landasan hukum berupa surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan Notaris penerima Protokol Notaris, tetapi dalam prakteknya masih ada Notaris selaku penerima protokol Notaris yang belum menerima Surat Keputusan tersebut, hal ini dikarenakan kurang terakomodirnya keputusan dari MPD oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kata kunci : Protokol Notaris, Notaris, Ahli Waris Notaris, MPD