PENYELESAIAN PERKARA NARKOTIKA PASCA REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Studi Kasus Badan Narkotika Kota Padang

Badan Narkotika Nasional memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai angka 5,1 Juta orang.Besarnya angka ini tentunya perlu sebagai bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan untuk menentukan sanksi yang tepat bagi penggunanar kotika. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memperkenalkan jenis sanksi diluar sanksi pidana, yaitu sanksi tindakan. Salah satu bentuk dari sanksi tindakan ini adalah rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Sesuai dengan ketentuan UU Narkotika tersebut hakim dapat memutuskan atau menetapkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Masa pengobatan dan perawatan inilah yang dipahami sebagai proses rehabilitasi. Pengaturan Rehabilitasi ini ditindak lanjuti oleh Mahkama Agung dengan mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2011, dan oleh Jaksa Agung dengan mengeluarkan SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Walau sudah ada pengaturan mengenai rehabilitasi ini, namun terdapat persoalan terkait dengan penghitunganwaktu masa hukuman. Hakim tidak memperhitungkan dalam putusannya masa atau waktu rehabilitasi yang harus dijalankan oleh Terdakwa/Pecandu. Terkait dengan itu, maka tesis ini membahas tentang proses penyelesaian perkara narkotika pasca rehabilitasi oleh BNN Kota Padang, dan bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dalam hal yang tidak termuat dalam pertimbangan hakim dan amarputusan. Metode yang digunakan dalam pembahasan masalah di atas adalah yuridis sosiologis dengan data primer berasal dari risetlapangan. Setelah melakukan pembahasan didapatkan hasil bahwa proses penyelesaian perkara narkotika pasca rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Kota Padang telah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan terkait penghitungan masa hukuman terdakwa dalam perkara narkotika pasca rehabilitasi di BNN Kota Padang pun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada dinamika yang begitu berarti, Karena mereka bekerja tunduk pada SOP dan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Narkotika; PascaRehabilitasi; BNN Kota Padang