PELAKSANAAN KEWENANGAN KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dimiliki oleh 3 (tiga) lembaga penegak hukum KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberikan kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian, kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang selama ini dipandang belum baik ditambah dinamika hubungan pasang surut antara KPK dengan kepolisian maupun kejaksaan menimbulkan pertanyaan terhadap pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap kejaksaan dan kepolisian, bagaiman konsepsi pengaturan koordinasi dan supervisi KPK serta permasalahan apa yang dimiliki oleh KPK dalam pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung serta gambaran yang sistematis mengenai kenyataan atau fakta konsepsi dan pelaksanaan koordinasi dan supervisi oleh KPK terhadap kejaksaan dan kepolisian beserta permasalahannya. Dari hasil penelitian diketahui konsep koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian memposisikan KPK sebagai koordinator dan pengawas (supervisor) penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan pertimbangan bahwa pada saat pembentukan lembaga KPK, penanganan perkara tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh institusi kejaksaan dan kepolisian serta badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanan tugas koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian, KPK membentuk Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan dengan tugas melakukan kegiatan koordinasi, supervisi, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan bersama. kegiatan koordinasi dan supervisi difokuskan KPK kepada hambatan teknis yang ditemui penyidik pada kejaksaan/ kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian disebabkan adanya permasalahan-permasalahan pada aspek pengaturan/ formil dan aspek operasional. Maka untuk optimalisasi pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap kejaksaan dan kepolisian, Penulis menyarankan agar KPK bersama-sama dengan kejaksaan dan kepolisian merumuskan pengaturan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan koordinasi dan supervisi, melakukan penguatan terhadap kelembagaan koordinasi dan supervisi, serta melakukan penelitiaan dan penelaahan terhadap institusi kejaksaan dan kepolisian dalam upaya mendorong efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di kedua institusi tersebut Kata Kunci: KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Koordinasi,Supervis