EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP KORBAN TSUNAMI TAHUN 2010 DI KECAMATAN PAGAI SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ABSTRAK YOHANES SINAGA, 0910833047, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UNAND Padang, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Hunian Tetap Korban Tsunami Tahun 2010 di Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pembimbing I: Drs. Tamrin M.Si, Pembimbing II: Andri Rusta S.IP, M.PP. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang berbentuk kepulauan. Letaknya yang berada pada pinggiran lempeng Eurasia yang bertemu dengan lempeng Indo-Ausrtralia menjadikannya daerah dengan potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Pada tahun 2010, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,2 SR yang mengakibatkan tsunami. Dalam rangka penanggulangan bencana BNPB mengeluarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Perka BNPB No. 3 Tahun 2011 yang menjadi pedoman dalam proses penanggulangan bencana. Akan tetapi pada pelaksanaan kebijakan ini, terdapat beberapa masalah sehingga dalam pencapaian tujuannya mengalami hambatan dan tantangan. Dalam membahas dan mengevaluasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana tsunami Mentawai 2010, terdapat teori untuk melakukan evaluasi kebijakan tersebut, yaitu: konsep pembangunan pasca bencana, konsep rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dan konsep evaluasi Kebijakan versi Willian N. Dunn dengan jenis evaluasi retrospektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode evaluasi dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan etik dan emik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pelaksanaan pembangunan huntap di Kecamatan Pagai Selatan belum berhasil memenuhi harapan semua pihak. Berdasarkan teori evaluasi menurut kriteria evaluasi William N Dunn pembangunan huntap di Kecamatan Pagai Selatan adalah kurang efektif, tidak efisien, tidak cukup, hampir sama merata, kurang responsif dan belum tepat. Penyebab utama keadaan tersebut adalah proses perizinan lokasi huntap yang sangat lama dan berlarut-larut. Kata Kunci: evaluasi, kebijakan rehabilitasi rekonstruksi, hunian tetap. ABSTRACT YOHANES SINAGA, 0910833047, Department of Political Science, Faculty of Social and Political Science-UNAND Padang, Evaluation of Permanent Housing Construction of Tsunami Victims in 2010 in The District of South Pagai Mentawai Islands. First Supervisor : Drs. Tamrinm M.Si, Second Supervisor : Andri Rusta S.IP, M.PP. Mentawai Island is the only district in the province of West Sumatera shaped islands. It lies on the edge of the Eurasian plate that meets the Indo-Australia plate making area with a potential earthquake and tsunami. In 2010, an earthquake with a strength of 7.2 Richter resulting tsunami. In order to disaster response BNPB issue a action plan for rehabilitation and reconstruction through Perka BNPB No. 3 of 2011 that guide the process of disaster management. But the implementation of this policy, there are some problems that the achievement of the objective obstacles and challenges. In discussing and evaluating the policy of rehabilitation and reconstruction Mentawai victims of tsunami disaster in 2010, there is a theory to evaluate the policy, namely: post-disaster development concept, the concept of post-disaster rehabilitation and reconstruction, and the concept of policy evaluation version of William N. Dunn to the type of retrospective evaluation. This study used a qualitative approach and descriptive evaluation method. The data collection technique is by interview, documentation and observation. Analysis of data using ethics and EMIC. The results of this research show that: the implementation of permanent housing construction in the district of Pagai Selatan has not managed to meet the expectations of all stakeholders. Based on the theory of evaluation according to the William N Dunn evaluation’s criteria, huntap development in the District of Pagai Selatan is ineffective, inefficient, insufficient, almost equal evenly, less responsive and not appropriate. The main cause of this situation is the licensing process of permanent housing location that really long and protracted. Keywords: evaluation, rehabilitation and reconstruction policy, permanent housing