PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat menghambat pembangunan negara dan membahayakan kestabilan politik suatu negara. Lembaga yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negara Republik Indonesia, serta pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukanpenyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Wikayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang? (2) bagaimanakah bentuk koordinasi fungsional yang dilakukan antara penegak hukum sesama penyidik tindak pidana korupsi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Padang? dan (3) apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian yang ini adalah, kewenangan lembaga kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang telah dilakukan seuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berwenang dalam melakukan koordinasi untuk adalah (Komisi Pemberatasan Korupsi) KPK dan untuk di Kota Padang sendiri hal tersebut sudah dilakukan serta koordinasi antara Kejaksaan Negeri Padang dan Kepolisian di Kota Padang berbetuk pemberitahuan bahwa salah satu lembaga sudah mulai melakukan penyidikan dan jika salah satu telah mulai melakukan penyidikan yang lain tidak boleh lagi melakukan penyidikan terhadap kasus yang sama. hambatan yang paling utama dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang adalah kasus yang terjadi sudah lama dan baru diketahui, sehingga sulit untuk mengumpulkan alat-alat bukti dan menetapkan tersangkanya