WUJUD TANGGUNG JAWAB NEGARA MENGENAI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN DI INDONESIA

Kerusakan lingkungan di darat laut dan udara memengaruhi kehidupan manusia secara jangka pendek dan jangka panjang termasuk pewarisan lingkungan hidup antar generasi. Kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi membuat negara-negara harus membentuk peraturan hukum dan memperkuat upaya penegakan hukum. Indonesia belum memiliki pengadilan khusus lingkungan dan Indonesia dapat menerapkan upaya negara lain yang telah memiliki pengadilan khusus lingkungan dan Indonesia harus mentaati dan menerapkan prinsip tanggung jawab negara dalam mengatasi kerusakan serta menyusun norma-norma yang kuat agar penegakan hukum lingkungan menjadi kuat. Permasalahan yang dibahas yaitu wujud tanggung jawab negara mengenai perlindungan lingkungan hidup melalui pembentukan pengadilan khusus lingkungan di Indonesia dan pengaturan terkait pembentukan pengadilan khusus lingkungan di Indonesia. Metode penelian ini adalah yuridis normatif dengan analisis data secara normatif kualitatif, berkaitan dengan masalah yang akan dibahas lalu menganalisisnya. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan .Tangung jawab Negara sesuai yurisdiksinya dan secara teori terdiri atas teori resiko atau strict liability dan teori kesalahan ataufault theory.Secara hukum internasional tanggung jawab negara timbul karena perbuatan melawan hukum dan pelanggaran perjanjian. Negara juga dapat terhindar dari tanggung jawab jika dalam keadaan memaksa dan tindakan itu atas persetujuan negara yang dirugikan. Pengadilan khusus dan pembentukannya disebutkan dalam Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 27 ayat (1) dan (2). kemudian implementasi teori strict liability melalui Pasal 81 Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Kasus lingkungan internasional yang terjadi yaitu kasus Trail Smelter Case 1941 ( kasus Trail Smelter 1941) dan kasus lingkungan nasional yang terjadi seperti kebakaran hutan di kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan oleh PT Bumi Mekar Hijau dan kasus PT Kalista Alam yang pembukaan lahan tanpa izin dan juga membuka lahan dengan cara membakar di Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Pembentukan pengadilan khusus lingkungan bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat pada kasus lingkungan hidup dan terkait kemampuan hakim dalam menyelesaikan kasus lingkungan. Pengadilan khusus juga menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam hal penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kata Kunci: Wujud Tanggung Jawab Negara Indonesia; Perlindungan Lingkungan Hidup; Pengadilan Khusus Lingkungan Indonesia