POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK Indonesia lahir sebagai negara yang merdeka dengan membawa semangat demokrasi. Oleh karena itu, cakupan dalam semangat tersebut adalah pelembagaan asas desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan. Dalam sejarah dinamika pemerintahan daerah di Indonesia, desentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Nasional Komite Daerah hingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Terlihat jelas kemudian bagaimana konfigurasi politik begitu mempengaruhi arah politik hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemerintah daerah yang berdampak terjadinya sejumlah pergeseran kewenangan pemerintah daerah. Permasalahan skripsi ini adalah apa politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan pergeseran kewenangan pemerintah daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta implikasinya terhadap kewenangan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah yaitu; latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan perkembangan dan kebutuhan hukum. Tujuan yang hendak dicapai yaitu meluruskan cita-cita reformasi yaitu demokrasi menuju kesejahteraan bangsa. Konfigurasi politik dan karakter produk hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat dari interaksi politik selama proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan undang-undang ini. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terdapat pergeseran beberapa kewenangan pemerintahan daerah yang semula berada pada pemerintah kabupaten/kota kemudian ditarik pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada implikasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah