IMPLEMENTASI CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN, OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT TAHUN 1984 DALAM KASUS TERORISME DI INDONESIA

ABSTRAK Larangan terhadap penyiksaan dan segala bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat bersifat absolut dan tanpa pengecualian. Larangan ini diatur dalam instrumen internasional hak asasi manusia dan tidak satu negarapun memperbolehkan penyiksaan terjadi di wilayah negaranya. Meskipun begitu, praktik penyiksaan masih terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum untuk mencegah tindak penyiksaan terjadi di wilayah kekuasaannya. Selanjutnya, menjamin bahwa penyiksaan merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam KUHP Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia dalam praktik penyiksaan yang digunakan terhadap terduga tindak pidana terorisme, serta upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah terulangnya pelanggaran terhadap Konvensi ini dalam mengatasi kasus-kasus terorisme. Untuk tujuan penelitian, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia belum implementatif dan efektif karena Indonesia belum memiliki regulasi hukum nasional yang mengatur tentang penyiksaan secara komprehensif dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi. Upaya Indonesia dalam mencegah terulangnya pelanggaran terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, terbilang lamban sehingga praktik penyiksaan masih terus terjadi. Dari hasil penelitian ini Indonesia perlu melakukan revisi terhadap KUHP dan membentuk Undang-undang khusus tentang penyiksaan. Indonesia juga harus segera meratifikasi protocol opsional sebagai mekanisme pencegahan praktik penyiksaan dengan melakukan kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan. Kata Kunci: Implementasi, Konvensi Menentang Penyiksaan, Kasus Terorisme