PERALIHAN HAK ATAS TANAH HAK MILIK KARENA PEWARISAN BERDASARKAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG

Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa : 1) Wasiat dari pewaris; atau 2) Putusan pengadilan; atau 3) Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan; atau 3) Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari notaries, Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Dengan adanya penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis dalam pembuatan surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak karena pewarisan, maka dapat menimbulkan diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia dalam hal persamaan kedudukan dalam hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses peralihan hak atas tanah hak milik karena perwarisan berdasarkan surat keterangan ahli waris di Kecamatan Padang Utara, untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan di Kecamatan Padang Utara, dan untuk mengetahui apakah proses pembuatan surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan di Kecamatan Padang Utara sudah memberikan kepastian hukum terkait dengan ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan waris yang dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, serta didukung oleh literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan analasis data yang digunakan adalah preskiriptif. Proses peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan berdasarkan surat keterangan ahli waris di Kecamatan Padang Utara Kota Padang dapat disalahgunakan oleh para ahli waris dengan cara tidak mencantumkan nama ahli waris lainnya yang sah sehingga surat keterangan ahli waris tersebut dapat dilakukan gugatan oleh ahli waris lainnya yang tidak dimasukkan namanya ke dalam surat keterangan ahli waris. Sedangkan kekuatan hukum surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah hak milik karena pewarisan di Kecamatan Padang Utara tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena lurah dan camat tidak memiliki kewenangan untuk menguatkan surat keterangan waris. Sehingga tidak adanya kepastian hukum surat keterangan ahli waris yang dikuatkan oleh lurah dan camat karena lurah dan camat tidak memiliki kewenangan yang sah untuk menguatkan surat keterangan ahli waris. Kata Kunci : Peralihan hak atas tanah hak milik, surat keterangan ahli waris, dan pewarisan