PENGAWASAN TERHADAP PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA APARATUR SIPIL NEGARA OLEH KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK Keberhasilan negara dalam pembangunan sangat tergantung pada kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Salah satu hal terpenting untuk terwujudnya ASN yang berkualitas adalah diawali dengan pola sistem rekrutmen ASN, karena dari sistem rekrutmen dapat menekan terjadinya pratik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam birokrasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SIpil Negara memiliki konsep yang menekankan sistem merit dalam hukum kepegawaian di Indonesia sehingga mengamanatkan pembentukan lembaga nonstrukutral yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawal berjalannya sistem merit. Salah satu kewenangan KASN dalam pengawasan ASN adalah mengawasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya konflik kepentingan dalam pengisian JPT. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengisian JPT Pratama oleh KASN dan kendala yang dihadapi oleh KASN dalam pengisian JPT pratama. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan di bidang kepegawaian. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pengisian JPT Pratama oleh KASN sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI). Hal yang menjadi kendala secara eksternal adalah tingkat kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama. Kemudian kendala yuridis tidak adanya kekuatan secara kewenangan maupun secara kelembagaan sehingga perlu adanya penguatan kewenangan secara yuridis dengan dilakukannya revisi Undang-undang ASN dalam hal tindak lanjut dari rekomendasi, dan proses pengisian JPT yang tidak mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penguatan lembaga KASN sehingga menjadi lembaga yang independen bukan sebagai sub ordinat dari Kemenpan RB. Sehingga tidak menjadi anomali dan mengahambat proses pengawasan ASN oleh KASN. Kata Kunci : Komisi Aparatur Sipil Negara, Pengawasan, Rekrutme