DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN. (Studi Kasus Putusan Nomor : 6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn).

ABSTRAK Anggota Kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di pengadilan negeri pariaman terhadap perkara Putusan Nomor : 6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn. (2) Bagaimana pembuktian di dalam persidangan terhadap perkara peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri dengan perkara Putusan Nomor: 6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach), dimulai analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif.Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perbuatan terdakwa dalam kasus tindak pidana peredaran gelap Narkotika hanya melihat dasar pertimbangan yang bersifat yuridis di bandingkan non yuridis, yang mana hukuman yang di berikan terhadap terdakwa tergolong ringan. Seharusnya hakim perlu melihat pula dasar pertimbangan bersifat non yuridis pula yang termuat di dalamnya latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dampak perbuatan terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Selaku anggota polisi yang telah melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri seharusnya dijatuhi hukuman atau ancaman hukuman yang lebih berat karena telah melanggar kewajiban khusus dari jabatan yang mana sesuai dengan Pasal 52 KUHP. Sedangkan dalam pembuktian terhadap terhadap tindak pidana peredaran Narkotika yang di atur di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhinya unsur-unsur yang ada di dalamPasal 114 ayat (2) tersebu