PENGGAJIAN PEGAWAI HONOR DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA PADANG

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan peranan pemerintah, karena pemerintah sebagai unsur administrasi Negara harus memperhatikan kepentingan warga agar kesejahteraan tercapai. Salah satu bentuknya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi WNI. Wewenang pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan di segala aspek termasuk didalamnya adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak di daerah. Permasalahan penelitian ini tentang (1) Bagaimana Penggajian Pegawai Honor dan Kontrak di Lingkungan Sekretariat Kota Padang (2) Bagaimana kendala dan upaya penanggulangannya dalam pembagian penggajian pegawai honor dan tenaga kontrak di Lingkungan Sekretariat Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (field research) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penggajian Pegawai Honor dan Kontrak didasarkan pada Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Kota Padang besaran Gajinya di atur berdasarkan rumpun/jenis pekerjaan. (2) Kendalanya yakni masih adanya pegawai honor dan sistem penggajianya tidak sesuai dengan standar penggajian yakni berdasarkan pangkat, golongan, beban kerja dan tanggung jawab kerja atau minimal setara dengan UMP Sumatera Barat, Upaya Penanggulangan yakni Konsisten Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkanan Pegawai Honor Menjadi PNS, mendata ulang Pegawai Honor di Sekretariat Kota Padang untuk masuk kedalam Klasifikasi Pegawai Honor Kategori 1 maupun Kategori 2 sesuai Surat Edaran MENPAN dan Pemerintah Daerah Kota Padang mengajukan penambahan anggaran APBD kepada DPRD Kota Padang agar Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak tersebut mendapat gaji minimal sesuai dengan UMP Sumatera Barat. Kata Kunci : Penggajian, Pegawai Honor, Tenaga Kontrak, Sekretariat Kota Padang