KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN AGROWISATA DI UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PADI, PALAWIJA, DAN HORTIKULTURA (BBI TPPH) PROVINSI SUMATERA BARAT DI LUBUK MINTURUN KOTA PADANG

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Koordinasi dalam Pembangunan Infrastruktur Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan yaitu Kesatuan Tindakan, Komunikasi dan Pembagian Kerja antar Satuan Tugas yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Barat, yang mana pihak SKPD terkait telah memiliki peran masing-masing dalam penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Lubuk Minturun. Dalam Penelitian ini, dibentuknya Kawasan Agrowisata di UPTD BBI TPPH merupakan bentuk transformasi dari sektor pertanian dan berhubungan langsung dengan sektor wisata yang berbasis agro. Dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 430-78-2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyiapan Kawasan Agrowisata Balai Benih Induk Lubuk Minturun Tahun 2015, adapun Tugas dan Fungsi Satgas itu sendiri yaitu sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan penyiapan pembangunan infrastruktur kawasan agrowisata di UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat di Lubuk Minturun Kota Padang. Hasil dari penelitian ini adalah dimana Koordinasi menempati peran penting dalam sebuah organisasi. Pentingnya koordinasi dalam organisasi adalah agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan dapat menyingkronkan keseluruhan tujuan dan kepentingan bersama. Berdasarkan variabel-variabel yang diturunkan melalui indikator-indikator yang digunakan melalui Teori Koordinasi Malayu Hasibuan yang di kutip dari Jurnal Sandy Risdyandy yaitu Koordinasi yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur tersebut dinyatakan cukup efektif, karena pihak SKPD yang tergabung dalam pembentukan Satgas, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala. Hal ini terlihat pada terselesaikannya Infrastruktur maupun fasilitas yang telah direncanakan yang sudah dapat dimanfaatkan walaupun tidak berjalan 100 persen namun pengerjaan ini tetap dilanjutkan oleh pihak UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat dengan kemampuan mereka sendiri sesuai dengan Keputusan Gubernur yang menjadikan UPTD BBI TPPH Provinsi Sumatera Barat sebagai pengelola dan pemelihara Kawasan Agrowisata di Lubuk Minturun. Kata Kunci: Koordinasi, Pembangunan, Infrastruktur, dan Agrowisata