AKIBAT HUKUM PENGADILAN AGAMA PADANG MENGENAI KEWAJIBAN AYAH DALAM MENAFKAHI ANAK DALAM PERKARA NOMOR 0636/PDT.G/2014/PA.PDG

ABSTRAK Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam peristiwa hukum sepeti perkawinan, akibat dari perkawinan tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri, kewajiban dan hak antara suami dan istri tersebut tertuang dalam undang-undang. Pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam menjalani hubungan perkawinan tidak sedikit dari pasangan suami istri mengalami suatu masalah dan perselisihan yang berujung pada suatu perceraian. Akibat dari perceraian tersebut timbulnya salah satu kewajiban ayah terhadap anaknya yaitu nafkah untuk pendidikan dan pemeliharaan anak. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan bekas suami atau ayah diwajibkan memberikah nafkah atau pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak setelah adanya perceraian, dikarenakan hubungan antara ayah terhadap anak tidak terputus oleh perceraian antara ibu dan ayah dan hubungan ini juga diatur dalam undang-undang. Memahami pada permasalahan penelitian ini adalah (1)Bagaimana kewenangan hukum Pengadilan Agama dalam mengadili dan memutuskan perkara pemberian kewajiban ayah dalam menafkahi anak dalam putusan Pengadilan Agama Padang No. 0636/Pdt.G/PA.Pdg?. (2)Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padang No 0636/Pdt.G/PA.Pdg?, (3)Bagaimana akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama Padang No. 0636/Pdt.G/PA.Pdg?. Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode normatif kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan pengadilan agama dalam memutus dan mengadili perkara pemberian kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya serta pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara in