REGULASI KONFLIK MASYARAKAT MULTIETNIK NAGARI SUNGAI BULUH BARAT, KECAMATAN BATANG ANAI, KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RILMA DEFI LESTARI 1410812019. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Regulasi Konflik Masyarakat Multietnik Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padng Pariaman. Jumlah halaman 114 lembar. Pembimbing I Zuldesni S.Sos, MA, Pembimbing II Dr. Elfitra, M.Si. Keberagaman yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia ke dalam kondisi konflik dan integrasi. Konflik sosial di Indonesia tidak seluruhnya berakhir dengan kekerasan. Kenyataan ini sebaiknya dibaca dari sudut pandang bahwa masyarakat atau kelompok masyarakat sesungguhnya memiliki kemampuan untuk merespons berbagai keadaan dengan damai. Penelitian ini memperlihatkan kelompok masyarakat yang berbeda secara etnik dan agama memiliki kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan dengan regulasi konflik. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana regulasi konflik masyarakat multietnik di Nagari Sungai Buluh Barat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan bentuk pengaturan konflik sehubungan dengan masyarakat multietnik dan mendeskripsikan implementasi dari aturan yang ada, baik dalam hal adat dan agama. Untuk melihat masalah ini, peneliti menggunakan teori regulasi konflik Ralf Dahrendorf yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya konflik. Aturan–aturan yang dimaksud yaitu berupa aturan formal yang tertulis, maupun aturan yang tersirat. Kajian regulasi konflik dalam masyarakat plural secara etnik merupakan upaya penyelesaian konflik yang tepat, memadai, dan komprehensif agar konflik tidak mengarah menjadi konflik yang massif, eskalatif dan destruktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi. Pengambilan dan pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling (disengaja). Analisis data yang digunakan adalah analisis data versi Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etnik Minangkabau dan etnik Nias telah mampu melakukan regulasi konflik di Nagari Sungai Buluh Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan diakomodirnya kepentingan etnik Nias dalam beberapa kesepakatan seperti pemberian gelar adat Minangkabau pada etnik Nias sebagai bentuk penerimaan etnik Nias di Sungai Buluh, kepemilikan tanah oleh masyarakat etnik Nias, pendirian dan perluasan bangunan gereja dan berternak babi. Disamping itu, tokoh masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh adat juga menjalankan fungsi regulasi konflik seperti isu kerukunan menjadi isu paling ditekankan dalam setiap khotbah, baik di masjid maupun gereja. Mereka juga menjadi tempat warga menyampaikan keluhan, keberatan dan persoalan hubungan antaretnik. Terakhir, KAN menjadi lembaga tertinggi etnik Minangkabau dan etnik Nias untuk menegosiasikan pertentangan kepentingan. Kata Kunci: Regulasi Konflik, Masyarakat Multietnik, Pertentangan Kepentingan