DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENUNTUT REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS KEADILAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang)

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENUNTUT REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS KEADILAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang) (Yuli Sildra, NIM. 1320112040, 108 Halaman, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2018) ABSTRAK Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur secara spesifik kapan seseorang dikategorikan sebagai pecandu narkotika dan dapat dituntut hukuman rehabilitasi. Untuk itu Kejaksaan Agung RI mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini ada tiga yaitu apakah dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut rehabilitasi penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang, bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pencandu narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan apakah dengan pemberian rehabilitasi bagi pencandu narkotika telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait. Sebagai pihak yang diwawancara adalah Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Padang serta masyarakat. Pengumpulan data juga diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku literatur, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Ada 2 (dua) pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut penyalahguna narkotika dengan tuntutan rehabilitasi yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Sebagai eksekutor dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan setelah putusan Hakim memperoleh kekuatan hukum tetap dengan menyerahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa HB. Sa’anin Padang.Pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan rasa keadilan masyarakat akan berjalan seimbang apabila aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai aturan undang-undang dalam menentukan seseorang termasuk sebagai pecandu narkotika Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Rehabilitasi, Keadilan BASIC OF CONSIDERATION THE PUBLIC PROSECUTOR OF DEMANDING THE REHABILITATION OF NARCOTICS ABUSER AS EFFORTS TO REALIZE THE PRINCIPLE OF JUSTICE (Case Study in the Legal Territory of the Class IA Court of Padang) (Yuli Sildra, NIM. 1320112040, 108 Page, Master Degree Program of Law Andalas University, 2018) ABSTRACT In Law No. 35 of 2009 on Narcotics is stipulated on the obligation to undergo rehabilitation for narcotics addicts and victims of narcotics abuser.. In Law No. 35 of 2009 on Narcotics is not set specifically when a person is categorized as a narcotic addict and can be prosecuted for rehabilitation punishment. For that the Attorney General of the Republic of Indonesia issued the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: Per-029 / A / JA / 12/2015 on Technical Guidelines Handling Narcotics Addict and Narcotics Abuse Victims into Rehabilitation Institution. The problems examined in the writing of this law there are three, is the basic consideration of the Public Prosecutor demanding the rehabilitation of narcotics abusers in the Legal Territory of the Class IA Court of Padang, how the role of Public Prosecutor as executor in the implementation of rehabilitation for narcotics addicts in the Legal District of the Class IA Padang Court and whether the provision of rehabilitation for narcotics addict has been in accordance with the sense of community justice To obtain the necessary data the authors use interview data collection techniques. Interview is a technique of data collection by doing Questions and answers directly with related parties. As the interviewee is the Attorney who served in the State Court of Padang and the community. Determination of sample by purposive sampling technique. Data collection is also obtained from literature study by studying literature books, documents and legislation related to the problem under study. Against the data obtained, the authors analyze it with qualitative methods. In carrying out its authority to prosecute, the Public Prosecutor is based on 2 (two) considerations when demanding narcotic users with rehabilitation demands namely juridical consideration and the second non juridical consideration. As sksekutor in the implementation of rehabilitation for narcotics addicts conducted after the judge's decision to obtain permanent legal power by submitting the defendant to undergo rehabilitation at HB Mental Hospital. Sa'anin Padang. Provision of rehabilitation for narcotics addicts and the sense of community justice will run balanced if law enforcement officials perform their duties according to the rules of law in determining a person including as a narcotic addict Keywords: Public Prosecutor, Rehabilitation, Justic