PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KEMITRAAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA AREAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BUKIT BARISAN DI KABUPATEN TANAH DATAR

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan P.35/Menhut-II/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu, yang dimaksud Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu sebagai segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Sumatera Barat, Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah datar. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal kesatuan pengelolaan hutan lindung Bukit Barisan di Kabupaten Tanah Datar dan (2) Bagaimana bentuk wanprestasi dan upaya yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal kesatuan pengelolaan hutan lindung Bukit barisan di Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Dari rumusan masalah dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian kemitraan ini masih belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan para pihak diakibatkan oleh beberapa faktor, bentuk perjanjian kemitraan ini berbentuk akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan saja dan dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi, dalam penyelesaian wanprestasi tersebut para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah, dan apabila musyawarah tidak menemukan penyelesaian para pihak sepakat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kota Padang