PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH WAKAF LUBUK BEGALUNG DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 14/Pdt.G/2013/PN.PDG)

ABSTRAK Wakaf merupakan suatu lembaga hukum Islam yang telah banyak diterima di daerah Indonesia dan juga diterima oleh masyarakat hukum adat. Mengenai Perwakafan, pemerintah juga telah mengeluarkan berupa kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik, Tanah yang diwakafkan harus merupakan Tanah Hak Milik atau Tanah Milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan dan sengketa, yang di perbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan/atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai sengketa batas tanah wakaf Lubuk Begalung. Dalam perkara nomor 14/PDT.G/2013/PN.PDG ini terdapat masalah dalam sengketa batas tanah wakaf yang dilakukan oleh para pihak. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Faktor terjadinya sengketa tanah wakaf di Lubuk Begalung Kota Padang, Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Lubuk Begalung di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam sengketa batas tanah wakaf di Lubuk Begalung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan sesuai dengan harapan dan prosedur yang ada, maka perlu adanya peningkatan pengawasan dari tugas dan wewenang lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial dalam bentuk lembaga guna memajukan kesejahteraan umum. Masalah ini diselesaikan melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri Padang, kemudian pada tingkat banding perkara tersebut tetap dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan