PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Polda Sumbar)

Berdasarkan spindik penangkapan pelaku tindak pidana narkotika pada pada tingkat penyidikan di Polresta Padang, penulis berkeinginan mengambil judul skripsi yang berhubungan dengan studi kasus yaitu Pelaksanaan Kewenangan Penyidik POLRI Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Padang. Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang paling meresahkan dikalangan masyarakat Indonesia khususnya dikota Padang. Oleh Karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikoptropika agar semua kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dapat ditangggulangi dan proses pemeriksaannya dikepolisian dapat berjalan dengan baik. Didalam proses pemeriksaan kasus Narkotika dikepolisian penyidikan merupakan suatu proses yang sangat berperan vital, Karena dalam proses inilah kita dapat mengetahui bagaimana tindak pidana narkotika dilakukan dan bagaimana penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika. Adapun masalah yang sering dihadapi adalah bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika dan penyidikan, serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika. Salah satu kendala yang paling menonjol adalah tentang masih banyak masyarakat yang takut untuk memberikan informasi dan disinilah perlu adanya pertanggungjawaban dari kepolisian selaku penyidik dalam hal penangkapan pelaku tindak pidana narkotika. Hasil penelitia menunjukan bahwa polisi yang bertugas sebagai penyidik dalam proses penyidikan memiliki peran dan tanggungjawab yang sangat vital, serta dalam menjalankan tugas-tugasnya penyidik memiliki beberapa kendala yang dapat menghambat proses penyidikan salah satunya tentang penangkapan pelaku