Prinsip Dwi Kewarganegaraan Terhadap Anak Dalam Menentukan Kewarganegaraannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Berdirinya suatu negara harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap dan pemerintahan yang berdaulat, rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut dengan warga negara. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa asas-asas yang dianut oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah asas ius sanguinis, ius soli, asas kewarganegaraan tunggal serta asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Persoalan tentang perbedaan sistem hukum kewarganegaraan yang dianut oleh pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan campuran, juga berpengaruh pada status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Adanya pembatasan 4 tahun setelah Undang-Undang Kewarganegaraan di undangkan, maka akan menjadi kesulitan sendiri bagi anak yang tidak mendaftarkan diri selama kurun waktu 4 tahun tersebut untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda. Disisi lain, wacana perlunya pengaturan kewarganegaraan ganda yang tidak terbatas mengemuka dan menjadi isu yang terus diperjuangkan para diaspora Indonesia di berbagai negara di belahan dunia. Berdasarkan hal tersebut, 1) bagaimanakah prinsip dwi kewarganegaraan terhadap anak dalam menentukan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, 2) bagaimanakah implementasi prinsip dwi kewarganegaraan terhadap anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait kewarganegaraan Republik Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip dwi kewarganegaraan diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diberlakukan terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran sampai ia berumur 18 tahun. Kewarganegaraan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh pemerintah dalam rangka penerapan hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang HAM dijelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Dengan adanya kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran, maka secara secara otomatis ia bisa menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kemudian Implementasi prinsip dwi kewarganegaraan terhadap anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait kewarganegaraan Republik Indonesia adalah dengan diberikannya fasilitas kemigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda sampai ia beumur 18 tahun dan setelah itu ia harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dikehendakinya. Kata kunci: Dwi Kewarganegaraan, Anak, Hak Asasi Manusi