POLITIK ANGGARAN ALOKASI DANA DESA BUKIT PAMEWA KECAMATAN SIPORA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Dari sekian banyak persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat pusat hingga daerah bahkan desa adalah bagaimana membangun mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam menciptakan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan itu, sudah semestinya pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Hakekat keberadaan pemerintahan dan birokrasi itu adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji, yakni posisi elit penentu dalam proses penganggaran yang mampu memainkan perannya untuk memanipulasi proses tersebut dengan hasil akhir adalah memenuhi kepentingan elit dan golongannya. Sementara posisi masyarakat sendiri, lemah dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran oleh elit/pejabat publik. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Mentawai, tepatnya di Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara. Analisa yang didapatkan yakni telah terjadi penyalahgunaan kewenangan pada proses penggunaan anggaran oleh pejabat publik, untuk kepentingan pribadi dan mengenyampingkan tujuan awalnya. Anggaran desa belum di alokasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya, namun hanya memenuhi keinginan dari beberapa elit penguasa yang ada di desa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Kepala Desa merupakan seorang aktor yang memiliki kekuasaan penuh atas kewenangannya dalam merumuskan kebijakan serta penentu individu-individu mana yang dipakainya dalam memenuhi posisi jabatan dalam system perangkat desa, dengan tujuan agar perumusan kebijakan anggaran dalam penyusunan anggaran tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kepala Desa. Selain itu, indikasi adanya politik dalam penganggaran tersebut juga dapat ditelusuri melalui derajat transparansi anggaran. Pemerintah Desa sebagai penyusun dan pengelola anggaran desa tidak pernah mengikutsertakan masyarakat kedalam segala aktifitas perencanaan kebijakan anggaran hingga pengelolaan maupun pertanggungjawaban anggaran Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan motode kualitatif dengan teknik Studi Kasus. Pengumpulan data untuk memperoleh data melalui wawancara, dan bahan pendukung lainnya menggunakan beberapa sumber baik primer maupun sekunder. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara bersama 7 orang informan sebagai nara sumber. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumentasi dan observasi