ANALIS YURIDIS DAMPAK DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN DARI SEGI HUKUM PIDANA

Perlindungan terhadap anak terutama yang berhadapan dengan masalah hukum menjadi penting karena tindak pidana yang terjadi saat ini dalam masyarakat pelakunya bukan saja orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah tujuan penerapan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak?, dan (2) Bagaimanakan kaitan antara penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, dimana terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach serta Comparative Approach. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu konsep diversi, dampak diversi bagi anak sebagai korban serta sistem peradilan pidana anak. Dari hasil penelitian didapat disimpulan antara lain; (1) Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi, dan (2) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan anak bermasah hukum dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini juga menyarakan; (1) Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan dan institusi penegak hukum lainnya perlu dilakukan pemahaman semua institusi tersebut untuk menjalankan diversi anak Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak perlu disosialisasikan secara terbuka, khususnya bagi jajaran kehakiman di daerah-daerah. Sebab, Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kata kunci: Anak, Diversi, Kekerasa