KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA PANGAN IMPOR SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSUMEN DI KOTA PADANG

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk membri perlindungan kepada konsumen. Berkaitan dengan suatu produk impor masuk ke dlam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan, salah satunya kewajiban menerjemahkan label ke dalam bahasa Indonesia. Tujuan penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk pangan impor adalah konsumen akan lebih mudah memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas dan kualitas produk impor serta kemudian dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi. Pesatnya arus globalisasi membuat mudahnya produk impor masuk ke Indonesia sehingga perlindungan konsumen terhadap pemakai produk impor dipandang sangat penting. Pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar adalah dengan adanya lembaga Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang memilki fungsi esensial yaitu untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen atas mutu, keamanan, dan manfaat produk obat dan makanan yang beredar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pencantuman label dan perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta sistem pengawasan dan upaya penanganan yang dilakukan. Secara terperinci metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan melakukan identifikasi terhadap aplikasi dari aturan tentang pelabelan dalam bahasa Indonesia terkait dengan persoalan perlindungan konsumen. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan Staf BBPOM Padang, Disperindag Sumbar, dan Dinas Perdagangan Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia di Kota Padang secara normatif telah terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPK khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a, c, dan h. Namun dalam kenyataannya, hak-hak konsumen tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal dikarenakan masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan wajib label berbahasa Indonesia pada pangan yang diimpor serta terdapat Tim Terpadu Pengawasan Pangan (T2P2) yang terdiri dari BPOM, Dinkes, Disperindang dan Polisi dimana titik berat berada pada pihak BPOM