Konflik Masyarakat Bungus Timur Dengan Pemerintah Kota Padang Dalam Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Umum

Kebijakan Pemerintah Kota Padang untuk membangun akses jalan baru yang menghubungkan langsung antara Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kota Padang dimulai dari Kecamatan Bungus Teluk Kabung menuju ke Kecamatan Lubuk Kilangan sepanjang 13,6 Km diatas tanah nagari Kenagarian Bungus. Pemko Padang menunjuk Kodim 0312 Padang sebagai pelaksana pembukaan jalan baru melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Pada awal perencanaannya telah disetujui oleh pihak ninik mamak dan Pemko Padang, namun yang terjadi pada April 2012 beberapa warga masyarakat mulai melakukan protes terhadap kegiatan pembongkaran lahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kronologis konflik serta menganalisis penyebab dan aktor yang terlibat didalam konflik antara masyarakat Bungus dengan Pemko Padang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive samplingTeori yang dipakai adalah Teori Transformasi Konflik menurut Simon Fisher. Berdasarkan hasil temuan dilapangan dan merujuk kepada teori transformasi konflik yang digunakan pada penelitian ini menunjukan bahwa penyebab terjadinya konflik antara masyarakat Bungus dengan Pemko padang adalah : pertama, penyerahan hak atas tanah nagari kepada Pemko Padang oleh KAN terkesan sebelah pihak dikarenakan sosialisasi yang tidak tepat sasaran. Kedua, Pemko Padang tidak memberikan ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang terkena kegiatan pembongkaran lahan untuk pembangunan jalan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melihat aktor yang terlibat didalam konflik yaitu : KAN, Pemko Padang, Kodim 0312 Padang dan sejumlah 61 orang masyarakat Bungus yang melakukan tuntutan. Kata kunci : Konflik, Masyarakat, Pemerintah