AKUNTABILITAS DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DALAM MENGAWASI PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI KOTA PADANG

ABSTRAK ABDUL AZIM (1310831032) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang 2018. Judul Skripsi : Akuntabilitas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dalam Mengawasi Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Kota Padang. Pembimbing I : Drs. Syaiful, M.Si, dan Pembimbing II : Dewi Anggraini S.IP, M.Si Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau good governance menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Salah satu prinsip dari good governance yaitu akuntabilitas. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Begitupun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yang merupakan instansi pemerintah yang menangani masalah sosial dan ketenagakerjaan. Permasalahan paling mendasar dalam ketenagakerjaan yaitu pemenuhan upah yang merupakan hak yang harus didapatkan pekerja atau buruh dalam bekerja. Perusahaan tidak boleh membayar pekerja dibawah standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi kenyataannya, masih banyak terdapat perusahaan yang masih menggaji pekerjanya dibawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) termasuk di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas dari Dinas sosial dan Tenaga Kerja dalam mengawasi penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kota Padang dengan menggunakan kerangka teori berdasarkan dimensi akuntabilitas menurut Sheila Ellwood (1993). Elwood menjelaskan terdapat empat indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik yang terdiri dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap memahami tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap penerapan UMP serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti buku, dokumen, internet dan lain-lain. Hasil penelitian menemukan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sudah melaksanakan empat indikator dari akuntabilitas menurut Ellwood. Akan tetapi masih terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Salah satunya yaitu masalah anggaran dan minimnya pegawai pengawas yang turun ke perusahaan sehingga pengawasan menjadi tidak merata pada seluruh perusahaan yang ada di Kota Padang. Hal yang perlu dibenahi yaitu dengan penambahan pegawai pengawas, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta melakukan kerjasama dan koordinasi dengan serikat pekerja guna memaksimalkan pengawasan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Kata Kunci :Akuntabilitas, Pengawasan, Upah Minimum Provinsi (UMP