DISTORSI INFORMASI PUBLIK (Studi Terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman)

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu tanggungjawab penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa proses perwujudan keterbukaan informasi publik cenderung dipengaruhi oleh seberapa besar kemauan dan komitmen dari pemegang otoritas dan penyedia informasi publik. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan informasi publik dan informasi publik yang terdistorsi dalam implementasi UU KIP oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengungkap informasi publik yang terdistorsi, penelitian ini menggunakan metodologi hermeneutik kritis Jurgen Habermas berdasarkan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi publik dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan pendekatan instrumental yang memanfatkan UU KIP sebagai alat pencapaian tujuan tertentu, bukan pencapaian wacana transparansi. Informasi publik terdistorsi secara sistematis karena kuatnya ideologi politik dalam birokrasi yang menghasilkan sistem kesalahpahaman, akibatnya PPID tidak menyadari telah saling salah paham dalam penyediaan informasi publik. Distorsi informasi publik ini mencerminkan bahwa implemetasi UU KIP hanya sebagai ornamen demokrasi. Kata Kunci : Informasi Publik, Distorsi, Hermeneutik Kiriti