PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Di Wilayah Kepolisian Resort Kota Padang)

Negara Hukum adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negaranya.Negara melalui undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin hak asasi manusia sendiri. Namun yang terjadi pada masa sekarang ini, Negara cenderung gagal dalam perlindungan HAM tadi. Kegagalan perlindungan HAM paling nyata kita lihat masa sekarang adalah banyaknya kasus penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana. Disisi lain, penyidik dalam melaksanakan tugasnya sudah dipandu oleh Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebenarnya peraturan ini cukup mengawal tugas penyidik, namun saat ini, penerapan peraturan ini belum juga optimal. Dalam penulisan ini, penulis mengategorikan 2 permasalahan yaitu : Bagaimana pelaksanaan hak-hak tersangka yang mengalami tindakan kekerasan oleh polisi dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang, dan akibat hukum terhadap oknum penyidik kepolisian yang melakukan tindak kekerasan pada proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang. Metode Penilitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, pelaksanaan hak-hak tersangka yang mengalami tindakan kekerasan oleh polisi dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang tidak optimal dan cenderung menggunakan kekerasan dalam mengungkap informasi dari tersangka. Akibat hukum terhadap polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka juga tidk diatur dengan jelas, padahal seharusnya dimungkinkan diberi sanksi yang berat