PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI (STUDI KASUS PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU LILY WAHID DAN FAHRI HAMZAH SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)

Demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau kewenangan rakyat untuk memerintah atau rakyat memiliki wewenang atau kedaulatan untuk memerintah. Oleh karena itu dalam demokrasi dibentruk suatu lembaga perwakilan rakyat yang mana bentuk kedaulatan rakyat. Pada mulanya prinsip yang pertama adalah perwakilan melalui prosedur partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi modern. Keterwakilan politik ini dianggap belum sempurna lalu diciptakan saluran kedua yang merupakan keterwakilan daerah atau fungsional untuk memberikan double checks. Keterwakilan daerah menjadi harapan besar agar Negara demokrasi bisa diseimbangi dengan keterwakilan daerah tersebut. Pada realita politik, Indonesia cenderung menganut model diversifikasi dimana anggota DPR merupakan wakil dari partai politik. Hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik. Contohnya, adanya sistem Penggantian Antarwaktu (PAW) yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota DPR yang berasal dari partai politik yang bersangkutan memperkuat hal tersebut. Adapun masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana mekanisme pemberhentian Antar Waktu anggota DPR RI menurut prinsip negara hukum dan demokrasi (studi kasus Lily Wahid dan Fahri Hamzah). Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas-asas hukum atau doktrin yang ada serta memperhatikan praktek yang terjadi sebagai kajian terhadap sejarah hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan peran aktif rakyat yang memilih anggota DPR tersebut melalui petisi atau referendum yang dilakukan oleh Partai Politik. Partai Politik haruslah mengikuti peraturan yang ada tanpa bertentangan dengan perundang-undangan. Dan diperlukan peraturan yang jelas untuk menyerdehanakan proses penyelesaian sengketa pemberhentian antar waktu terutama yang menyangkut ke ranah pengadilan