PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA BARAT (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

Penyidik merupakan salah satu tahap dalam proses penyidikan merupakan satu tahap dalam proses penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu proses penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan tahap kunci dalam upaya penegakkan aturan-aturan hukum pidana terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Kerena itu profesional penyidik menjadi penting. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penelitian terhadap sistem hukum pidana khususnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius. Sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani pidana korupsi terutama penyidikan yang dilakukan kejaksaan mengenai tindak pidana korupsi di Sumatera Barat untuk itu pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak tindak pidana korupsi di sumatera barat adalah 1) melakukan penyelidikan 2) melakukan dan pemeriksaan penyidikan, penggeledahan,dan penyitaan 3) melakukan penuntutan. Dan hambatan-hambatan yang dihadapi jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat adalah 1) kurangnya personil kejaksaan untuk mencari informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi di Sumatera Barat 2) tidak disokongnya kejaksaan dari anggaran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat 3) kurangnya penyidikan yang dilakukan oleh jaksa berkaitan dengan modus-modus baru tindak pidana korupsi 4) dan adapun dalam penyidikan tindak pidana korupsi juga mempunyai factor-faktor yang menjadi kendala, ternyata mengalami berbagai kelemahan dan kendala dipandang dari sistem hukum pidana secara komprehesif. Dari hasil penulisan yang dilakukan penulis, maka saran penulis yaitu 1) harus ditingkatkan lagi koordinasi antara pihak-pihak yang terkait baik itu kepolisian maupun instansi yang diatur dalam undang-undang. 2) sebaiknya ditambah lagi personil kejaksaan untuk mencari informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera Barat, perlu adanya sokongan anggaran yang diberikan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, jaksa dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi harus professional, menambah wawasan dan pengetahuan ke pada jaksa penyidik tindak pidana korupsi agar mengetahui dugaan-dugaan tindak pidana korupsi dengan modus baru dan modern