GAGASAN PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PERWAKILAN DI DAERAH

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin besar dan masif mengingat mewabahnya perilaku korupsi di berbagai lini penyelenggaraan negara di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan Kejaksaan dan Kepolisian di daerah dinilai masih belum efektif dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah. Gagasan mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah sebagaimana dimaksud sudah terbuka peluang manakala ditelisik dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terkhusus Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Perumusan masalah, bagaimana gagasan pembentukan KPK perwakilan di daerah ?. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan survei melalui angket/kuisioner, data yang didapat diolah melalui proses editing dan dianalisis dengan metode kualitatif (tidak menggunakan angka-angka ataupun rumus matematika). Pandangan KPK sejalan dengan pandangan masyarakat tentang gagasan pembentukan KPK perwakilan di daerah yang menyatakan bahwa kehadiran KPK perwakilan sudah sangat penting di daerah menimbang efektitas kinerja dari Kepolisian dan Kejaksaan di daerah melalui banyaknya aduan dari masyarakat yang menumpuk mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi di daerah dan jumlah penyidikan kasus dugaan tindak korupsi yang berbanding jauh dengan jumlah penuntutan yang sudah dilakukan. Pembentukan KPK perwakilan di daerah membutuhkan instrumen hukum tambahan guna memperkuat kedudukannya didaerah dengan mempertahankan sifat independensi dari KPK itu sendiri. Semua hal tersebut dapat diwujudkan melalui komitmen dari penyelenggara negara dalam melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap konsisten dengan semangat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang sudah dicita-citakan bersama serta peran masyarakat perlu dilibatkan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi