PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT SUKU TANJUNG NAGARI MANGGOPOH DENGAN PT. MUTIARA AGAM (KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 14/Pdt.G/2008/PN.LB.BS)

Putusan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijrde) apabila terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Putusan pengadilan tidak akan mempunyai arti bila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dimohonkan eksekusi. Namun pada kenyataannya tidak semua keputusan tersebut dapat di eksekusi. Hal ini disebabkan karena objek atau isi putusan tidak jelas atau adanya perlawanan dari pihak ketiga atau karena putusan tersebut tidak memenuhi syarat. Bahkan dimungkinkan adanya usaha-usaha dari tereksekusi (pihak yang kalah) untuk menghambat atau menggagalkan eksekusi tersebut, salah satunya adalah berkaitan dengan adanya permintaan permohonan Peninjauan Kembali. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk mengetahui pelaksanaan terhadap putusan hakim dalam sengketa tanah ulayat, kemudian untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan. Berkaitan dengan tujuan yang dirumuskan, maka dalam membahas permasalahan tersebut digunakan metode yuridis-empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung sudah melakukan upaya pelaksanaan putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap lahan yang menjadi objek sengketa sesuai dengan surat perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sampai hari ini Pengadilan Negeri Lubuk Basung belum lagi melakukan eksekusi dari lahan objek sengketa di karenakan beberapa faktor penghambat, pada putusan Mahkamah Agung PT. Mutiara Agam di putuskan untuk kembali menyerahkan hak milik kepada penggugat atau dapat disebut sebagai pihak yang menang dalam pengadilan, jika PT. Mutiara Agam tidak mengindahkan kewajibannya seperti yang tertera dalam surat putusan dari Mahkamah Agung pada upaya hukum peninjauan kembali maka perbuatannya tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1365, dan dapat di jatuhkan sanksi kembali kepada pihak tergugat yang kalah di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Sampai saat ini bangunan-bangunan beserta tanaman kelapa sawit yang berada di wilayah PT. Mutiara Agam itu sendiri masih tampak berdiri kokoh dan tetap menjalankan proses produksinya, yang sebagaimana mestinya lahan objek sengketa sudah kembali kepada pemiliknya sesuai dengan putusan pengadilan. Kata kunci : Pelaksanaan Putusan, Tanah Ulaya