PELAKSANAAN TUGAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP PENCEGAHAN PRAKTEK MALADMINISTRASI DI SATUAN PENDIDIKAN SMA DI KOTA PADANG

ABSTRAK Ombudsman RI, menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI yaitu, lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan Pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, pada Pasal 7 huruf g PP No. 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah bahwa tugas Perwakilan Ombudsman salah satunya yaitu melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan tugas Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di satuan pendidikan SMA di Kota Padang ? 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di satuan pendidikan SMA di Kota Padang serta bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (empiris). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : pelaksanaan tugas Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA Di Kota Padang berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (g) UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia masih belum optimal dikarenakan secara yuridis belum ada payung hukum secara vertikal operasional yaitu standar operasional prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan bentuk-bentuk pencegahan maladministrasi di satuan pendidikan SMA Kota Padang dan adapun yang telah dilaksanakan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pencegahan Praktek Maladministrasi Di Satuan Pendidikan SMA Di Kota Padang, diantaranya: 1). Sosialisasi Dunsanak Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. 2). Pertemuan berkala dengan Organisasi Perempuan Sumatera Barat. 3). Training of Trainer. 4). Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017 Tingkat SMA/ Sederajat. 5). Koordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Padang dan Sumatera Barat . 6). Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang beserta jajaran terkait. 7). Kunjungan Edukatif (Kunjed) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan oleh Siswa/ Siswi Kelas X Jurusan Agama Madrasah Aliyah (MA) Perguruan Islam Ar-Risalah. 8). Kunjungan SMAN 3 Padang berbicara tentang pelayanan publik yang baik, dan membangun budaya anti maladministrasi dan korupsi. Kata Kunci: Ombudsman Republik Indonesia, Maladministras