PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) HAK ATAS TANAH DI ABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dimiliki haknya oleh setiap orang atau badan hukum untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang ada di setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai bentuk perwakilan Negara yang berperan dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi program yang diharapakan dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pengurusan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat. Namun di Kabupaten Dharmasraya sendiri masih ditemui permasalahan dalam pelaksanaan program ini. Contohnya seperti di salah satu Nagari di Kecamatan Koto Salak. Dalam proses pengurusan sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan terdiri dari Proses Pra-Sertifikasi dan Proses Sertifikasi. Pada Proses Pra-Sertifikasi di Nagari tersebut masyarakat mengeluhkan pembebanan biaya dalam proses ini yang dinilai memberatkan bagi masyarakat. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalahan Pertama, Bagaimana Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Dharmasraya. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dalam Pelaksanaan PTSL. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis yaitu untuk menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum dapat terlaksana sepenuhnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang menjadi landasan dilaksanakannya program ini sebab masih ditemui kendala- kendala yang sedikit banyaknya menghambat ataupun memperlambat kinerja Kantor Pertanahan dalam mencapai target pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Dharmasraya