Pantai Suwarnadwipa merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai Wilayah Konservasi. Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyebutkan bahwa kawasan konservasi diselenggarakan untuk melindungi ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melindungi biota laut dan habitatnya. Terumbu karang merupakan salah satu biota laut yang penting bagi ekosistem laut. Hal ini dikarenakan fungsi ekologisnya sebagai penyangga kehidupan ekosistem laut. Namun, keberadaan terumbu karang kian terancam seiring dengan berkembangnya bisnis cottage. Seperti kasus perusakan terumbu karang yang dilakukan oleh pengelola Suwarnadwipa ...
Shoffa ‘Aini Ghoffaroh, NIM. 1808206050. Skripsi. Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi Sekretaria...
PELAKSANAAN HUKUM ATAS PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN POHON ATAU TANAMAN DI JALUR HIJAU DAN TEMPAT UMUM ...
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengurusan Izin tel...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
ABSTRAK Tanah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, kepentingan manusia terhadap ta...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang adanya otonomi oleh masing...
ABSTRAK Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan merupakan salah satu sarana dan prasarana olahraga ya...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
ABSTRAK Mengacau kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43...
ABSTRAK Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasa...
Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masya...
Penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa membutuhkan sumber pendapatan Desa dan me...
Dasar pemikiran Penulis memilih judul ini berdasarkan fakta yang ditemukan banyak sekali ditemukann...
Dalam rangka pelaksanaan daerah otonom yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan p...
Penelitian ini akan membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kantor ...
Shoffa ‘Aini Ghoffaroh, NIM. 1808206050. Skripsi. Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi Sekretaria...
PELAKSANAAN HUKUM ATAS PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN POHON ATAU TANAMAN DI JALUR HIJAU DAN TEMPAT UMUM ...
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengurusan Izin tel...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
ABSTRAK Tanah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, kepentingan manusia terhadap ta...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang adanya otonomi oleh masing...
ABSTRAK Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan merupakan salah satu sarana dan prasarana olahraga ya...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
ABSTRAK Mengacau kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43...
ABSTRAK Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasa...
Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masya...
Penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa membutuhkan sumber pendapatan Desa dan me...
Dasar pemikiran Penulis memilih judul ini berdasarkan fakta yang ditemukan banyak sekali ditemukann...
Dalam rangka pelaksanaan daerah otonom yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan p...
Penelitian ini akan membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kantor ...
Shoffa ‘Aini Ghoffaroh, NIM. 1808206050. Skripsi. Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi Sekretaria...
PELAKSANAAN HUKUM ATAS PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN POHON ATAU TANAMAN DI JALUR HIJAU DAN TEMPAT UMUM ...
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengurusan Izin tel...