Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dengan Sesudah Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidendifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat dengan memperbandingankan kinerja sebelum dengan sesudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama tahun 2 (dua) tahun berturut-turut. Ditinjau dari analisis rasio keuangan APBD yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Penerimaan PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian dengan menggunakan rasio keuangan menunjukkan bahwa keempat rasio memiliki hasil yang berbeda. Untuk kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebelum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan pola Instruktif dan dikategorikan rendah sekali, Rasio Efektifitas Penerimaan PAD dikategorikan sangat efektif, dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah daikategorikan kurang efisien. Untuk kinerja keuangan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan opinini Wajar Tanpa Pengecualian, Rasio Kemandirin Keuangan Daerah masih dikategorikan rendah sekali, dan menunjukkan pola Instruktif, Rasio Efektifitas Penerimaan PAD dikategorikan kurang efektif, dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah dikategorikan tidak efisien. Untuk perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian menunjukkan hasil bahwa pemerintah gagal mempertahankan keberhasilan yang dicapai pada periode sebelumnya. Kata kunci : keuangan desa, pengelolaan, penganggara