AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah memberikan hak politik kepada mantan narapidana untuk dapat menggunakan hak dipilihnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, namun Pasal 28J UUD 1945 telah memberikan wewenang kepada pembentuk undang-undang untuk memberikan batasan dengan tujuan menghormati hak asasi orang lain. Melalui Putusan MK tersebut, maka akan merugikan bagi pemilih atau warga negara untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas, terutama mantan narapidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Pertama, bagaimana analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Kedua, bagaimana akibat hukum pemberian hak politik mantan narapidana sebagai calon kepala daerah setelah PMK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, Hakim MK telah mengeluarkan putusan conditionally unconstitutionally, dimana Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015, perubahan PKPU Nomor 9 tahun 2015, pelanggaran HAM bagi pemilih atau warga negara untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas, mempeluas kemungkinan calon terpilih untuk mengulangi kembali kejahatannya (terkhusus mantan narapidana korupsi), dan berdampak pada UU serupa yang mengatur mengenai penjabat yang dipilih. Kata Kunci: Hak Politik, Mantan Narapidana, Calon Kepala Daerah