PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut juga diperkuat dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara, salah satunya dengan menyelenggarakan pengelolaan sampah. Dalam rangka penyelenggaraannya dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dikota Padang perwujudan dari kota yang bersih dan sehat diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Didalam Perda Tersebut juga dicamtumkan sanksi pidana bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.Dalam penyelenggaraannya perda kota Padang tentang pengelolaan sampah diawasi dan ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Satpol PP kota Padang diberikan kewenangan untuk menindak pelanggar dengan melakukan tindakan represif kepada pelanggar perda tersebut. Setelah melakukan penyidikan dan melengkapi bukti, berita acara perkara akan diserahkan kepada pengadilan kelas I A kota Padang untuk selanjutnya diperkarakan secara cepat dan dijatuhi sanksi oleh Hakim yang bersangkutan. Kata kunci : Pelanggaran, Sanksi Pidana, Peraturan Daera