PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM MEMBINA DAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN NAGARI DI KECAMATAN X KOTO SINGKARAK

Didalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, dan tiap-tiap Kabupaten dan Kota tersebut dibagi lagi ke dalam kecamatan. kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 226 ayat 1 Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan kewenangan Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak khususnya di Nagari Sumani dan Nagari Singkarak. Permasalahan yang dibahas, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak? (2) Hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kewenangan camat tentang penyelenggaraan kegiatan Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak?Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pemerintah Kecamatan X Koto Singkarak telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah Nagari dan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Pembinaan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kecamatan kepada aparatur pemerintahan nagari diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan X Koto Singkarak.Pengawasan yang dilakukan oleh apatur pemerintah kecamatan dilakukan kepada aparatur pemerintahan nagari dan masyarakat berupa pengawasan secara langsung atau tidak langsung, pengawasan langsung yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan turun langsung kepada aparatur pemerintah Nagari dan masyarakat dan pengawasan tidak langsung dilihat dari laporan-laporan yang dikumpulkan di Kecamatan. (2) Hambatan yang di hadapi oleh pemerintah Kecamatan X Koto Singkarak yaitu sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan kecamatan dan nagari yang belum memadai serta kemampuan yang belum sesuai dengan keahliaan pada bidang pekerjaan dan keterlambatan pemerintah nagari dalam menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada kecamatan serta keterbatasan anggaran di kecamatan dan nagari. Kata Kunci: Kewenangan Camat, pembinaan dan pengawasa