PELAKSANAAN HAK MENDAPATKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH BAGI KORBAN TINDAK PIDAN PEMERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Unit PerlindunganPerempuan Dan AnakPolresta Padang)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak terhadap saksi atau korban termasuk hak mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan. Dalam peneltian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pendamping Dan Penerjemah Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Penyandang Disabilitas Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Padang). Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan hak mendapatkan pendamping dan penerjemah serta kendala dalam pelaksanaan hak mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas pada tahap penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksaan hak saksi atau korban dalam mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas pada tahap penyidikan masih kurang maksimal dalam pelaksaannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya koordinasi antara kepolisian dengan LPSK akan tetapi kepolisian bekerjasama dengan LBH kota Padang. LBH telah memeberikan bantuan hukum terhadap korban penyandang disabilitas dalam pemeriksaan berupa pendamping pada saat pemeriksaan yang memberikan informasi berkaitan dengan proses penyidikan. Lain halnya dengan penerjemah, penyidik tidak menhadirkan penerjemah pada pemeriksaan bagi penyandang disabilitas ini. Akibatnya penyidik kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan saksi korban penyandang disabiltas. Hal tersebut menyebabkan kasus tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti. Kendala dalam menhadirkan penerjemah dikarenakan adanya kendala dari pihak kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan korban itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan kepada penyidik pada tahap penyidikan khususnya terhadap penyandang disabilitas, perlu adanya persiapan yang matang dengan adanya keahlian dalam menhadapi serta memahami keadaan kondisi fisik dan psikis korban. Agar dapat memperoleh keterangan guna membuat terang kasus tindak pidana perkosaan tersebut. kata kunci: korban pemerkosaa,disabilitas, penyidika