PEMANFAATAN TANAH ASET PT KERETA API INDONESIA (Persero) DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT OLEH PIHAK KETIGA

Dalam penguasaan tanah saat ini dapat diartikan menjadi dua bagian yakni, penguasaan dalam artian fisik dan dalam artian yuridis. Penguasaan secara yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah secara fisik. Sehubungan dengan pemanfaatan tanah, terdapat tanah aset PT. KAI, yang bertujuan untuk dipergunakan dalam rangka pengembangan potensi dan penunjang kegiatan usaha perkeretaapian. Faktanya hari ini, banyak terdapat pemanfaatan tanah aset PT. KAI dalam hal ini PT. KAI Divre II Sumbar untuk kegiatan diluar perkeretaapian. Dengan demikian, diperlukan suatu kebijakan yang tepat dan ideal, demi tercapainya pemanfaatan tanah sesuai dengan hukum pertanahan yang berlaku. Penelitian ini membahas tentang bentuk dan pelaksanaan pemanfaatan tanah aset PT. KAI oleh pihak ketiga dan keabsahan hukum terhadap pertimbangan PT. KAI memberikan pemanfaatan tanah asetnya untuk kegiatan di luar perkeretaapian.Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan pedoman PT. KAI dalam melaksanakan pemanfaatan tanah asetnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analisis.Metode dan teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data mempergunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : Pertama, Berdasarkan PermenBUMN No. PER-13/MBU/09/2014, ada 6 (enam) bentuk pemanfaatan tanah aset PT. KAI oleh pihak ketiga yaitu, Bangun Guna Serah (BOT), Bangun Serah Guna (BTO), Kerjasama Operasi, Kerjasama Usaha, Sewa, Pinjam Pakai. Pemanfaatan tanah aset yang dilaksanakan oleh PT. KAI adalah dengan cara Sewa dan Pemberiaan HGB diatas HPL. Pedomen pelaksanaan tersebut mengacu kepada Keputusan Direksi PT KAI (Persero) No.KEP.U/KA.102/IV/1/KA-2016. Kedua, Alasan pemberian pemanfaatan tanah aset PT. KAI diluar penunjang kegiatan usaha adalah untuk mengoptimalkan seluruh aset yang ada, dan agar PT. KAI mendapat manfaat dan pemasukan dari tanah-tanah tersebut, disamping itu agar PT. KAI tidak menangung beban biaya pajak dan juga biaya pemeliharaan dan pengamanan. Ketiga, Pemanfaatan aset tanah PT. KAI di luar kegiatan perkeretaapian bertentangan dengan Pasal 44 UUPA, dan tidak sejalan dengan Peraturan Direksi PT. KAI (Persero) No. 023-VII/KAI/Dir.II/2002, sehingga mengakibatkan perbuatan tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Kata Kunci : Pemanfaatan, Tanah Aset, PT. KAI (Persero), Pihak Ketiga