PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Semangat dan tujuan pembentukan UU Narkotika masih sangat jauh dari harapan pelaksanaannya dilapangan. Setiap tahun jumlah tindak pidana narkotika semakin meningkat dan tindak menunjukan penurunan. Dari berbagai pandangan, salah satu penyebab hal tersebut berkaitan dengan penerapan pidana denda yang begitu tinggi sedangkan pidana penjara pengganti denda yang diterapkan sangatlah singkat yakni hanya dalam hitungan bulan. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1). Apa yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Denda bagi Pelaku Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika? 2). Bagaimanakah Upaya yang Dilakukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam Rangka Menerapkan Pidana Denda bagi Pelaku Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1). Pertimbangan Hakim dalam menerapkan pidana denda kepada Terdakwa narkotika didasarkan pada pertimbanga yuridis dan pertimbangan non yuridis, hakim menilai pidana denda yang diatur dan harus diterapkan dalam UU Narkotika kurang rasional mengingat tingkat ekonomi para Terdakwa 2). Hakim tidak memiliki upaya yang begitu berarti dalam mengusahakan penerapan pidana denda bagi terdakwa narkotika, karena terikat dengan ketentuan minimum khusus yang diatur oleh UU Narkotika, sedangkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut, hakim berhati-hati agar mereka tidak melakukan penegakan hukum dengan bertentangan dengan hukum. upaya dilakukan oleh Jaksa adalah melakukan penagihan terhadap terpidana. Apabila terpidana tidak mampu membayar maka akan dibuatkan surat keterangan tidak sanggup membayar, sehingga sebagai konsekuensinya terpidana menjalani pidana penjara pengganti denda. Untuk perbaikan dalam penegakan hukum pidana narkotika di masa depan, perlu dilakukan revisi UU Narkotika khususnya berkaitan dengan ketentuan minimum khusus penjatuhan pidana agar pidana khususnya pidana denda dapat diterapkan dan berfungsi secara optimal dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kata Kunci: Pidana Denda, Pidana Penjara Pengganti, Tindak Pidana Narkotika